Arsip Kategori: Politik

Ini 16 Aturan Baru Terkait Paket Kebijakan Ekonomi XII


Ilustrasi (http://atjeh.biz/)
Ilustrasi (http://atjeh.biz/)

JAKARTA – Berdasar hasil survei Bank Dunia, peringkat Easy of Doing Business (EODB) atau kemudahan berusaha di Indonesia saat ini berada pada peringkat ke-109 dari 189 negara yang disurvei. Posisi ini tertinggal jauh di bawah negara ASEAN lainnya seperti Singapura posisi 1, Malaysia (18), Thailand (49), Brunei Darussalam (84), Vietnam (90), dan Filipina (103).

Pemerintahan Presiden Joko Widodo memangkas puluhan prosedur dan perizinan yang menghambat dunia usaha dan investasi, dan sekaligus menerbitkan 16 aturan baru untuk mempermudah para pelaku usaha sekaligus untuk meningkatkan peringkat EODB Indonesia. Jokowi menargetkan peringkat EODB Indonesia berada di posisi 40.

Berikut 16 peraturan yang diterbitkan pemerintah dalam Paket Kebijakan Ekonomi XII, yang diumumkan di Kantor Kepresidenan Jakarta, Kamis (28/4/2016):
Hosting Unlimited Indonesia
Lanjutkan membaca Ini 16 Aturan Baru Terkait Paket Kebijakan Ekonomi XII

Iklan

PAKET KEBIJAKAN EKONOMI XII: Jokowi Pangkas 45 Prosedur dan 3 Jenis Perizinan


Menko Perekonomian Darmin Nasution (tengah) bersama Presiden Joko Widodo (kanan) saat mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi XII di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (28/4/ 2016).
Menko Perekonomian Darmin Nasution (tengah) bersama Presiden Joko Widodo (kanan) saat mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi XII di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (28/4/ 2016).

JAKARTA – Pemerintahan Presiden Joko Widodo memangkas 45 prosedur terkait perizinan, pajak, perkreditan, ekspor-impor, perlindungan investor, dan lain-lain serta menghapus tiga perizinan untuk meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia. Tak hanya memangkas prosedur dan jumlah perizinan, pemerintah juga memangkas waktu dan biaya perizinan menjadi lebih singkat dan murah. Upaya ini untuk menjawab 10 indikator tingkat kemudahan berusaha yang ditetapkan oleh Bank Dunia.

Asal tahu, sebagaimana survei Bank Dunia, peringkat Easy of Doing Business (EODB) Indonesia saat ini berada pada peringkat ke-109 dari 189 negara yang disurvei. Posisi ini tertinggal jauh di bawah negara ASEAN lainnya seperti Singapura posisi 1, Malaysia (18), Thailand (49), Brunei Darussalam (84), Vietnam (90), dan Filipina (103).

Hosting Unlimited Indonesia

Dikutip dari ksp.go.id, disebutkan bahwa Presiden Jokowi dalam beberapa rapat kabinet terbatas menekankan pentingnya menaikkan peringkat EODB atau Kemudahan Berusaha Indonesia hingga ke posisi 40. Untuk itu harus dilakukan sejumlah perbaikan, bahkan upaya ekstra, baik dari aspek peraturan maupun prosedur perizinan dan biaya, agar peringkat kemudahan berusaha di Indonesia – terutama bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), semakin meningkat.
Lanjutkan membaca PAKET KEBIJAKAN EKONOMI XII: Jokowi Pangkas 45 Prosedur dan 3 Jenis Perizinan

Surat Terbuka untuk Presiden Jokowi: Hentikan Rencana Pembangunan Jembatan Palmerah


Maket Jembatan Palmerah (MediaNTT.com)
Maket Jembatan Palmerah (MediaNTT.com)

Seorang warga Nusa Tenggara Timur (NTT), DR Jonatan Lassa, menulis surat terbuka ditujukan kepada Presiden Jokowi agar menghentikan rencana pembangunan Jembatan Palmerah di Flores Timur. Nilai proyek jembatan ini mencapai Rp 5,1 triliun, dianggap tidak pas untuk saat ini, dimana masih 50 persen anak-anak/Balita di NTT mengalami gizi buruk.

Penulis surat berpandangan, tidak sepantasnya pemerintah NTT menghabiskan dana hingga Rp 5,1 triliun pada satu titik, sementara ada hal yang lebih mendesak, seperti buruknya tingkat kesehatan masyarakat.

Berikut isi surat yang ditulis Jonatan di note facebooknya dan telah di-share lebih dari 50 kali.

Yang Mulia, bapak Presiden Joko Widodo,

Lanjutkan membaca Surat Terbuka untuk Presiden Jokowi: Hentikan Rencana Pembangunan Jembatan Palmerah

Mulai 1 April, Rekam dan Cetak e-KTP Bisa Dimana Saja


KTP Elektronik (metrotvnews.com)
KTP Elektronik (metrotvnews.com)

JAKARTA – Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan memberlakukan kebijakan soal perekaman KTP elektronik (e-KTP). Mulai 1 April 2016 masyarakat bisa melakukan perekaman dan pencetakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik di luar wilayah domisilinya.

Disadur dari situs resmi Kemendagri,  Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, proses pembuatan e-KTP sangat mudah. Masyarakat bisa membawa KTP lama ke kantor kelurahan, kecamatan atau Dinas Dukcapil terdekat.

“Jadi tak usah repot harus melakukan perekaman atau percetakan KTP elektronik di kampung halamannya,” jelas Zudan di Kantor Ditjen Dukcapil Kemendagri, Jakarta Selatan, Senin (28/3/2016).

Mekanismenya, Lanjutkan membaca Mulai 1 April, Rekam dan Cetak e-KTP Bisa Dimana Saja

Luhut Panjaitan: Oknum Pejabat di Batam Stop Pungutan Fee Tak Jelas 


Luhut Binsar Panjaitan
Luhut Binsar Panjaitan

BATAM – Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Hak Azasi Manusia (Menkum HAM) Luhut Binsar Panjaitan melontarkan peringatan keras terhadap para pejabat (oknum) di Batam yang melakukan praktik pungutan tak jelas sehingga mengganggu kenyamanan investasi maupun kepentingan masyarakat secara umum. Melalui akun resminya di media social facebook, Jumat (19/2/2016), Luhut mengatakan, “Saya mendengar ada oknum pemimpin-pemimpin daerah di Batam yang memungut fee tidak jelas. Tidak akan ada lagi selama saya masih Menko Polhukam! Kalau memang tidak bisa diberitahu baik-baik, maka akan saya tindak!”

Menurut Luhut, dirinya menyampaikan hal tersebut ketika saya mengunjungi Batam, Kamis, bersama Menteri Tenaga Kerja Pak Hanif Dhakiri dan Kapolri Pak Badrodin Haiti. Mereka ke Batam dari Jakarta menggunakan pesawat TNI AU. “Saya datang untuk memimpin rapat yang dihadiri juga oleh Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Pak Muhammad Sani, Ketua DPRD Kepri, Kapolda, Kajati, BP Batam, Danrem 033/WP, Danlanud, Danlatamal IV/TPI, dan masyarakat Kepri,” ujarnya.

“Saya juga mendengar langsung keresahan warga Batam mengenai wacana perubahan status FTZ (Free Trade Zone) menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Batam, Bintan, dan Karimun yang saat ini masih dikaji oleh Universitas Indonesia. Mereka memohon agar status FTZ tidak di utak–atik, tapi justru sebaiknya perlu ditambahkan insentif untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).”

Merespon hal itu, kata Luhut, saat itu juga dirinya meminta Gubernur HM Sani untuk bersiap menghadap Presiden Jokowi dalam Rapat Kabinet Terbatas di Istana Negara dan memaparkan keinginan rakyat di daerahnya. “Saya sendiri telah meminta izin Presiden untuk memfasilitasi pemaparan tersebut, karena saya mau Pak Gubernur tidak sedikitpun ragu-ragu dalam memaparkan aspirasi rakyatnya,” ujarnya.

Ajak buruh tertib

Dalam kesempatan, Luhut juga meminta buruh tidak membuat gaduh dengan melakukan unjukrasa secara tidak tertib. “Karena hanya akan membawa dampak negatif terhadap kita semua. Dampak buruk ini sudah terjadi dalam lima tahun terakhir ini, di mana saya mendengar nilai investasi di Batam turun sampai 30 persen. Jika ini terus berlanjut maka lapangan kerja akan berkurang. Saya berterimakasih kepada Pak Gubernur yang akan dengan segera memberlakukan peraturan daerah untuk mengaturnya.”

Dia menambahkan, “saya melakukan semua ini karena menurut saya Negara harus hadir untuk menyelesaikan permasalahan di daerah. Terkait status FTZ di Batam, Negara harus mendengarkan rakyatnya sebelum keputusan difinalkan.”

Menurut Ruhut, “jika memang ada kebijakan pemerintah yang tidak cocok dengan keinginan kita, maka pastilah ada pertimbangan lain. Tapi satu hal saya lihat selama ini bahwa dasar pertimbangan Presiden selalu bertumpu pada kepentingan rakyat, murni untuk membuat Republik ini menjadi lebih baik.”

Dikatakan pula bahwa pemerintah tidak bisa bekerja sendirian untuk menjadikan Batam, Bintan, dan Karimun menjadi lokomotif ekonomi Nasional. Kesuksesan pemerintah daerah tidak akan terjadi tanpa partisipasi masyarakatnya. “Untuk itu, marilah kita bersama-sama bekerja sebagai tim untuk membangun Negara kita ini,” ajak Luhut di akhir postingannya. (*)