Arsip Tag: DPR

“Bangsat” Yang Terhormat


SIKAP wakil rakyat yang terhormat kian tak mencerminkan sopan santun dan etika sebagai manusia yang bermartabat. Beberapa wakil rakyat di DPR Pusat bahkan sangat bobrok dan jauh dari karakter bangsa Indonesia.

Ruhut Sitompul, anggota Panitia Khusus Bank Century dari Partai Demokrat, memuntahkan kata “bangsat” kepada Pimpinan Pansus, Gayus Lumbuun, dari PDIP. Gayus juga melontarkan kata “kurang ajar” kepada Ruhut yang ngotot melakukan interupsi. Umpatan “bangsat”  dan “kurang ajar” sangat tidak pantas, apalagi dilontarkan dengan penuh emosi di tengah rapat Dewan yang terhormat.

Sikap kedua wakil rakyat tersebut, terutama Ruhut, jelas membuat risih rakyat Indonesia. Rapat yang semestinya untuk mengurai benang kusut kasus pengucuran uang rakyat senilai Rp 6,7 triliun kepada Bank Century, justru dijadikan ajang saling memaki. Dinamika politik yang sangat aneh Ini justru kian melenceng dari substansi dibentuknya pansus tersebut.

Selain membuat risih, sikap tak beretika yang ditunjukkan di forum yang terhormat itu membuat kecewa rakyat. Wakil rakyat yang terhormat justru menjadikan diri mereka sendiri sebagai “bangsat” dan “kurang ajar” yang terhormat.

Tak hanya melontarkan kata-kata kasar. Ruhut, politisi Partai Demokrat, justru terlihat bersikap arogan dan menyatakan the loser (pihak yang kalah pemilu) jangan ada yang main api dengan pemenang pemilu. The loser jangan angkuh, harus tahu diri. Ruhut menyatakan tak takut dilaporkan ke Badan Kehormatan (BK) DPR. Dia bahkan siap dibawa ke surga atau neraka sekalipun karena dirinya tak pernah keliru!

Ruhut juga seringkali “berbalas pantun” dengan anggota Dewan lainnya dalam rapat. Seringkali melontarkan interupsi yang justru memecah konsentrasi anggota Pansus yang tengah mendalami suatu masalah. Akibatnya kinerja pansus menjadi tidak fokus, rapat menjadi tidak bisa berjalan efektif. Padahal kerja pansus kasus Century ada batas waktunya sehingga dituntut bekerja secara efektif membuka tabir dugaan korupsi terhadap triliunan rupiah uang rakyat.

Kita (rakyat) perlu mempertanyakan sikap Partai Demokrat yang tidak mempersoalkan sikap tidak beretika dari kadernya. Demokrat sebagai parpol pemenang pemilu, bahkan menyatakan selalu mengutamakan politik santun dan beretika, justru  membela kadernya dan menganggap itu sikap yang wajar.

Ketua Fraksi Demokrat Anas Urbaningrum juga menyatakan fraksinya menilai tak perlu menegur Ruhut ‘hanya’ karena umpatan “bangsat” kepada sesama anggota Dewan yang terhormat di forum rapat resmi. Anas menilai itu sebagai “bukan persoalan serius”. Hanya sebuah dinamika yang “agak panas”  sehingga tidak perlu dibawa ke Badan Kehormatan DPR

Sikap tersebut terkesan menganggap remeh etika bagi seorang anggota Dewan yang terhormat. Sebab, kata “bangsat” jelas bahasa jalanan dan itu bukan argumentasi yang baik dalam perdebatan di forum resmi menyangkut kepentingan rakyat Indonesia. Mereka adalah para wakil yang terhormat, sehingga tidak pantas memaki dan mengumpat sesama mereka.

Semestinya partai politik memerhatikan dan memberi teguran keras kepada kadernya yang telah bersikap mempermalukan institusi Dewan yang terhormat, sekaligus mempermalukan bangsa Indonesia di mata dunia, apalagi sikap tidak terpuji itu dipertontonkan di depan publik. Kader seperti itu harus diproses oleh komisi etik di parpolnya. Dan sebagai anggota Dewan, harus menjalani proses etik di Badan Kehormatan DPR.(*)

Iklan

Maaf Tuan DPR, Terpaksa Rakyat Ambil Alih


PENAHANAN dua pimpinan nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah oleh Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, mengundang reaksi sangat luas dari masyarakat dan sejumlah tokoh publik. Rakyat secara beramai-ramai turun langsung, menuntut penangguhan penahanan hingga pembebasan Bibit dan Chandra.

Berbagai unsur masyarakat dari berbagai lapisan mendukung dengan aneka cara, di dunia nyata maupun melalui dunia maya (internet). Rakyat melakukan demonstrasi, mahasiswa mogok makan, yang lainnya melakukan penggalangan dukungan melalui dunia maya.

Sementara para tokoh nasional, pegiat lembaga swadaya masyarakat (LSM),  hingga mantan Presiden Abdurrahman Wahid, menyatakan ‘pasang badan’, menjaminkan diri mereka demi penangguhan penahanan Bibit dan Chandra. Para akademisi, pengamat politik, dan pengamat hukum terus melontarkan kritik tajam dan bertubi-tubi terhadap pemerintah, institusi Polri, dan Kejaksaan Agung. Bahkan melontarkan kritik keras terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) agar segera turun tangan dalam kasus dugaan kriminalisasi terhadap KPK.

Media massa nasional sampai daerah, cetak maupun elektronik, termasuk internet, mengambil posisi tegas, mendukung KPK secara institusi dan berdiri di belakang Bibit dan Chandra. Media massa mengambil peran dengan mewawancarai berbagai pihak, mempublikasikan secara luas aneka komentar yang umumnya memberikan dukungan kepada Bibit dan Chandra serta KPK secara institusi agar tidak dikriminalisasi. Media massa pun tidak henti-hentinya membeberkan fakta-fakta terkait dugaan kriminalisasi terhadap dua pimpinan nonaktif KPK tersebut.

Pemerintah dan kepolisian tak kuasa menahan tekanan bertubi-tubi dari berbagai pihak. Akhirnya, setelah pemutaran rekaman percakapan Anggodo Widjojo (adik sang buron KPK, Anggoro Widjojo) dengan sejumlah petinggi aparat hukum, polisi pun menangguhkan penahanan terhadap Bibit dan Chandra. Sebelumnya, Presiden SBY pun membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) kasus Bibit dan Chandra atau yang disebut Tim 8.

Sejauh ini tekanan publik menuai hasil positif dengan adanya penangguhan penahanan Bibit dan Chandra. Namun, proses hukum masih berjalan. “Kemenangan” sementara hari ini, belum tentu berakhir dengan kemenangan dalam proses hingga putusan pengadilan. Lagipula, Mabes Polri justru melepas Anggodo, pria yang sementara ini terlihat paling banyak berperan dalam dugaan kriminalisasi terhadap KPK.

Tapi ada yang kurang atau bahkan hilang dari proses perjuangan panjang tersebut di atas. Di mana posisi partai politik dan para politisi dari partai politik yang kini duduk di Senayan? Bukankah rakyat memilih mereka untuk  memperjuangkan hal-hal seperti ini? Di mana mereka selama ini? Atau kita sudah tak butuh lagi wakil di lembaga legislatif? Untuk apa mereka duduk di sana dan mendapat aneka keistimewaan bila rakyat harus mengambil alih peran mereka ketika dibutuhkan?

Bukankah rakyat memilih mereka untuk ikut memperjuangkan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di negeri ini? Apakah masih ada semangat dan kemauan baik di antara para wakil rakyat yang terhormat untuk memperjuangkan pemberantasan korupsi dan tindakan sewenang-wenang segelintir aparat negara? Apakah ini gambaran bahwa para wakil rakyat sudah bersalin rupa menjadi pembela pemerintah?

Kami melihat, beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) baru berteriak lantang setelah perjuangan langsung oleh rakyat, mahasiswa, tokoh masyarakat, LSM, dan pers membuahkan hasil. Situasi ini sungguh menyedihkan. Kita berharap sikap DPR pusat tidak merembet sampai ke daerah. Kita juga berharap agar sikap seperti itu tidak terus terjadi hingga pemilu berikutnya.

Tapi, untuk kali ini, DPR ternyata tidak berbuat apa-apa. Maaf tuan DPR, terpaksa kami, rakyat Indonesia,  mengambil alih tugas Anda.(*)

Para Koruptor Bakal Bersorak..!


PEMERINTAH tampaknya hendak memberikan ‘bonus’ khusus bagi para koruptor. Itu terlihat dalam rancangan undang-undang (RUU) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang diserahkan kepada DPR pada 25 Mei 2009.

Bonus khusus tersebut adalah koruptor tidak perlu membayar kembali uang yang dikorupsinya kepada negara (asset recovery). Itu artinya, setelah keluar dari penjara, mereka masih bisa menikmati uang hasil korupsi. Keluarga si koruptor pun bisa hidup nyaman dengan uang milik rakyat yang telah dicuri.

Dalam draft tersebut, pemerintah menghapus hukuman pidana tambahan berupa membayar uang pengganti. Padahal, menurut Indonesia Corruption Watch (ICW), ketentuan uang pengganti sebagai pidana tambahan sebelumnya diatur dalam pasal 18 UU No 31/1999 yang telah diubah menjadi UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Jika pelaku tidak mau membayar paling lama satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka kejaksaan dapat menyita dan melelang aset milik koruptor untuk menutup uang pengganti tersebut.

Jika koruptor tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya.

Selain itu, dalam draf RUU Tipikor yang dibuat pemerintah, terdapat indikasi adanya kompromi dengan koruptor. Antara lain terlihat dalam ketentuan yang menyebutkan pelaku korupsi di bawah Rp 25 juta tidak akan dikenakan sanksi hukum (dimaafkan), jika pelaku menyesal dan mengembalikan uang hasil korupsi tersebut.

ICW menilai draf RUU Tipikor dari pemerintah sedikitnya memiliki 20 persoalan yang justru tidak mendukung agenda pemberantasan korupsi. Beberapa di antaranya adalah terdapatnya sejumlah pasal yang tidak mencantumkan ancaman pidana minimal terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Sehingga menurut Emerson Yuntho, anggota Badan Pekerja dan Koordinator Divisi Hukum dan Peradilan ICW,  hal tersebut membuka peluang bagi koruptor bisa hanya dikenai hukuman percobaan.

Hal penting lain adalah munculnya upaya melemahkan dan tidak mengakui eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pengadilan Tipikor. Dalam draf RUU tersebut tersirat adanya pembatasan wewenang KPK untuk melakukan tindakan terhadap pelaku korupsi, atau dengan kata lain, kewenangan KPK hanya sampai tingkat penyidikan.  Pengadilan Tipikor juga tidak diakui dalam RUU yang disusun pemerintah.

Kalau begini, lama-lama pemerintah dan DPR bisa membubarkan KPK sekalian. Wah…. (*)

Bila Benar Rama Pratama Terlibat Korupsi


Abdul Hadi, Anggito, dan Rama Pratama
Abdul Hadi, Anggito, dan Rama Pratama

SEPERTI biasa, jarang ada kasus korupsi dengan tersangka tunggal. Hampir selalu melibatkan lebih dari satu orang. Bahkan, bila diusut benar-benar, sebuah kasus korupsi di negeri ini bisa menyeret puluhan bahkan ratusan orang.

Nah, kali ini, giliran Abdul Hadi Djamal, tersangka kasus suap proyek bandara dan pelabuhan di Indonesia Timur, cuap-cuap kepada wartawan, setelah menjalani pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa ( 17/3/2009 ) malam.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyebut nama politisi muda Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Rama Pratama. Pria kelahiran Jakarta, 17 November 1974, itu adalah anggota Komisi XI DPR-RI yang membidangi Keuangan Negara, Perencanaan Pembangunan, dan Perbankan serta Panitia Anggaran.

Wuih… sungguh mengejutkan, mengingat Rama adalah seorang tokoh muda, mantan Ketua BEM Universitas Indonesia, yang namanya mencuat setelah aksi 1998 menggulingkan rezim Orde Baru. Itulah rezim penuh korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), yang mati-matian dengan pertumpahan darah, digulingkan oleh kalangan mahasiswa.

Lantaran itu, tentu sangat mengejutkan bila seorang eksponen 98 malah terlibat kasus suap. Tapi Abdul Hadi menyebut nama itu. Kata dia, Rama ikut menyetujui penambahan dana stimulus untuk Dephub sebesar Rp 2 triliun, sehingga berubah dari Rp 10,2 triliun menjadi Rp 12,2 triliun. Kesepakatan itu dilakukan secara informal di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, pada 19 Februari 2009.

Pak Rama juga ikut mempengaruhi putusan dan menyetujui? “Ya,” ujar Abdul Hadi menjawab pertanyaan wartawan. Namun dia belum membeberkan sejauh mana Rama terlibat dalam kasus tersebut. Sehingga belum terjawab apakah Rama ikut menerima uang sebagai hak aspirasi atau imbalan yang dijanjikan. Rama sendiri sudah membantah dengan menyatakan tidak terlibat.

Selain Rama, nama lain yang juga pasti mengejutkan publik adalah Anggito Abimanyu. Pejabat Departemen Keuangan itu selama ini dikenal bersih. Bila bola salju ini terus bergulir dan pada akhirnya Anggito benar- benar terseret, maka hancurlah negeri ini.

Semua itu akan semakin membuktikan bahwa korupsi di negeri ini benar- benar telah menggurita dan tak pandang bulu. Siapa saja bisa menjadi koruptor bila masuk ke dalam sistem pemerintahan di negeri ini. Bahkan malaikat sekalipun.(*)

Abdul Bela Diri Lewat Blog


Setelah Tidak bisa diakses sejak Selasa (3/3/2009)  malam, akhirnya blog Abdul Hadi Djamal yang beralamat di www.abdulhadijamal.blogspot.com bisa diakses kembali, Rabu (4/3/2009). Namun isi blog telah berubah total. Tidak ada lagi artikel, berita, dan pernyataan-pernyataan yang memuji Abdul. Demikian pula hujatan yang sempat muncul di blog itu sudah hilang semuanya.

Tampilan blog Abdul Hadi Djamal
Tampilan blog Abdul Hadi Djamal

Isi blog telah diganti dengan pernyataan seseorang yang mengaku sebagai pendukung Abdul Djamal berjudul “Perjuangan Tidak Berakhir di Ujung Terali Besi Pak !!!”   Berikut isi satu-satunya tulisan (atau lebih tepatnya pernyataan) yang ada di blog itu.

Selasa, 2009 Maret 03
Korup? Di Makassar saja Pak Hadi tidak Punya Rumah kok

“Mana mungkin dia melakukan itu, sementara kondisi ekonomi dia saja tidak berlebih, kalau pulang ke Makassar saja dia numpang sama saya,” tutur ayah beliau.
Mobilnya saja hanya TERANO, padahal pak Hadi ini sebelum duduk di DPR sudah tercatat sebagai pengusaha yang sukses dan menjadi pejabat penting di Bukaka. Bandingkanlah dengan Pejabat lain. Andalah yang bisa menilai.

Anda atau daerah, institusi dan banyak pihak yang pernah mendapat bantuan langsung baik dari kantong pribadi beliau maupun melalui proyek-proyek yang terbukti atas perjuangan beliau, hayoo buktikan dong kalo apapun yang diusahakan oleh beliau adalah buat kesejahteraan Sul-Sel khususnya. Jangan lantas diam saja bahkan ikut menghujat bagaikan orang paling suci.

Hormati proses hukum, semua pihak dimohon dapat melihat ini secara arif, selama proses ini berjalan adil maka kebenaran akan terbuka, insyaAllah.

Orang yang menulis di blog tersebut tidak menyebut jatidirnya. Hanya tertulis “Underconstruction” pada side bar “Mengenai Saya”. Di situ dia menyatakan dirinya bukan pendukung partai politik manapun. Berikut pernyatan orang tersebut pada side bar blog itu.

“Secara prinsip saya murni pendukung penegakan hukum di negeri ini, apalagi kasus KKN memang harus tidak pandang bulu. Namun saya juga bukan masyarakat yang begitu saja mudah terpengaruh dengan pemberitaan media dan menjadi ikut-ikutan antri berobat ke Dukun Ponari. Karena menghukum bukan wewenangku maka mengetahui kebenaran cukuplah bagiku.”

Apa boleh buat. Abdul yang anggota Komisi V DPR RI itu tertangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena dugaan menerima suap 90 ribu dolar AS plus Rp 54.550.000, yang diperoleh  dalam mobil Honda Jazz yang dia tumpangi bersama seorang pejabat Eselon III Departemen Perhubungan (Dephub), Darmawati Dareho, Senin (2/3/2009) malam, di Jakarta. Darmawati disebut mendapat jatah Rp 600 juta.

Kini keduanya bakal dikenakan  pasal 12 UU No 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Keduanya disangka sebagai penerima suap. Sedangkan Hontjo Kurniawan dari PT Kurnia Jaya Wira Bakti yang diduga sebagai pemberi suap, bakal dikenai pasal 5 dan 11 UU yang sama.

Apalagi Partai Amanat Nasional (PAN) juga sudah mencopot keanggotaan Abdul dari caleg parpol itu dan bahkan menganggap tertangkapnya kader mereka itu sebagai musibah. Kita tunggu saja perkembangan kasusnya. Tapi karena urusannya dengan KPK, kayaknya beliau sulit lolos walau dibela oleh pengacara paling beken sekalipun di negeri ini. (*)