Arsip Tag: DPR

9 Anggota DPR RI Tersandung Korupsi


SUDAH 9 orang wakil rakyat yang berurusan serius dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena tersandung kasus korupsi. Semuanya karena kasus suap terkait kebijakan yang berada di bawah kewenangan mereka. Berikut nama-nama para wakil rakyat tersebut:

Abdul Hadi Djamal, Anggota Komisi V
Ditangkap 3 Maret 2009: Suap US$ 90 ribu + Rp 54 juta: Proyek bandara Indonesia Timur
Yusuf Emir Faishal, Anggota Komisi IV
Ditangkap 1 Juli 2008. Terima suap Rp 3 M, kasus alih fungsi hutan Tanjung Api-api.

Bulyan Royan, Anggota Komisi I DPR
Ditangkap 30 Juni 2008. Terima suap 66 ribu dolar AS dan 5.500 euro. Kasus pengadaan kapal Patroli Dephub

Al Amin Nur Nasution, Anggota Komisi IV DPR

Ditahan 8 April 2008. Terima suap Rp 3 M. Kasus alih fungsi hutan lindung di Kabupaten Bintan.

Sarjan Taher, Anggota Komisi IV
Ditahan 2 Mei 2008. Terima suap Rp 260 juta. Kasus alih fungsi hutan mangrove di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumsel.

Saleh Djasit, Anggota Komisi VII DPR
Ditahan 19 Maret 2008. Kasus pengadaan mobil pemadam kebakaran

Hamka Yandhu, Anggota Komisi  IX DPR periode 1999- 2004
Ditahan 17 April 2008. Kasus aliran dana BI Rp 31 M ke DPR

Antony Zeidra Abidin, Anggota Komisi IX DPR (mantan)
Ditahan 17 April 2008. Kasus korupsi aliran dana BI Rp 31 M ke DPR.

Noor Adenan Razak, Anggota Komisi VIII DPR (mantan)
Dipenjara 8 Mei 2008. Terima suap Rp 1,5 M dalam proyek pembangunan Pusdiklat Bapeten.(*)

Anggota DPR Tertangkap Terima Suap Rp 1 Miliar


SATU lagi anggota legislatif mencoreng wajah lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang sudah babak belur oleh  berbagai kasus korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menangkap seorang anggota DPR ketika menerima uang suap.

Anggota Komisi V DPR Abdul Hadi Djamal dari fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ditangkap bersama barang bukti uang tunai 90 ribu dolar AS dan Rp 54 juta. Total uang suap itu bernilai Rp 1.044 miliar itu terkait proyek fasilitas pelabuhan laut dan bandara di Indonesia Timur senilai Rp 100 miliar.

Abdul Hadi ditangkap bersama Darmawati Dareho, seorang pejabat Departemen Perhubungan dalam sebuah mobil Honda Jazz, Senin (2/3) pukul 22.00 WIB, di persimpangan antara Jl Jend Sudirman dan Jl Casablanca, Jakarta Pusat. Selanjutnya, berdasar hasil pemeriksaan keduanya, KPK menangkap seorang pengusaha, yaitu Komisaris PT Kurnia Jaya Wira Bakti (KJWB) Hontjo Kurniawan.

“Nama proyeknya pembangunan lanjutan fasilitas pelabuhan laut dan bandara. Anggarannya 100 miliar rupiah,” kata Ketua KPK Antasari Azhar saat menggelar jumpa pers di Kantor KPK, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (3/3/2009).

Antasari menyesalkan masih ada anggota Dewan yang menerima suap, karena baru enam hari lalu, tepatnya Rabu 25 Februari 2009, para pimpinan partai politik ikut menandatangani deklarasi antikorupsi di kantor KPK.

Antasari Azhar
Antasari Azhar

“Saya sebagai pimpinan sangat menyesalkan terjadinya kejadian ini. Padahal baru saja di gedung ini terjadi deklarasi antikorupsi,” sesal Antasari, yang didampingi Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan Chandra M Hamzah dan Juru Bicara KPK Johan Budi SP. “Kita harapkan ini yang terakhir,” ujar Antasari.

Juru Bicara KPK, Johan Budi menambahkan, keterlibatan anggota Komisi V DPR adalah untuk membantu melobi penambahan dana anggaran untuk pembangunan dermaga dan bandara tersebut. “Kalau uang itu saat penangkapan ditemukan di mobil milik pejabat Departemen Perhubungan, Darmawati Dareho, yang turut kita tangkap,” kata Johan.

Darmawati merupakan PNS dan pejabat eselon III  bagian Tata Usaha Direktorat Jenderal Kenavigasian Hubungan Laut, Departemen Perhubungan. KPK menduga dia telah menerima uang sebesar Rp 600 juta. “Informasi ini kita dapatkan dari keterangan Abdul Hadi saat pemeriksaan. Abdul Hadi mengaku kalau dia telah memberikan uang sebesar Rp 600 juta kepada DD,” kata Johan Budi.

Menurut Johan, dalam pemeriksaan, Abdul mengaku mendapat uang dari Komisaris PT KJWB berinisial SBY. Uang itu diterimanya melalui Darmawati Dahero. Abdul juga mengaku bahwa dia menerima uang sejumlah Rp 1 miliar pada tanggal 27 Februari 2009 lalu. Uang itu diserahkan kepada Jonny Allen Marbun, anggota Komisi VI DPR.

Namun Jhoni Allen Marbun yang anggota Komisi VI DPR sekaligus petinggi Partai Demokrat, itu membantah telah menerima uang Rp 1 miliar dari Abdul Hadi Djamal.

Sedangkan, Hontjo Kurniawan diamankan KPK karena diduga telah memberikan uang Rp 2 miliar dalam bentuk dolar AS kepada Abdul. “Uang itu dimaksudkan untuk penyaluran aspirasi dalam mendapatkan proyek dermaga dan bandara di wilayah Timur Indonesia,” ujar Johan.

Sementara itu, nasib Dharmawati lebih apes. Direktur Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan Sunaryo menyatakan, Menteri Perhubungan Jusman Safeii Djamal secara lisan telah menyetujui untuk menonaktifkan Dharmawati.  Sembari menunggu keputusan Menhub, kantor Dharmawati di Bagian Tata Usaha Distrik Navigasi Dephub Tanjung Priok sudah disegel untuk memudahkan kerja KPK. (*)

Tersangka Menangis saat Ditangkap

  • KPK mendapat laporan ada pertemuan anggota DPR dengan seorang pejabat Dephub
  • Lakukan pengintaian sejak Jumat 27 Februari 2009. Hingga pukul 03.00 dini hari, tak ada kegiatan transaksi.
  • Pengintaian lagi sejak pukul 16.00 di Jl Juanda, Jakarta Pusat, Senin ( 2/3/2009 ). Darmawati Dareho (DD) bertemu Komisaris PT Kurnia Jaya Wira Bakti (KJWB) Hontjo Kurniawan (HK), menyusul Abdul Hadi Djamal (AHD).
  • Pukul 22.30, KPK stop mobil Honda Jazz milik DD di persimpangan antara Jl Jend Sudirman dan Jl Casablanca. Penumpangnya DD, AHD, dan seorang sopir.
  • Tidak ada perlawanan, namun DD sempat menangis, ingat anak-anaknya. Ketiganya dibawa ke Gedung KPK.
  • Ternyata ada Nissan Terrano milik AHD dikemudikan sopirnya, mengikuti Honda Jazz dari belakang.
  • KPK temukan uang US$ 80 ribu dan Rp 54.550.000 di dalam tas cokelat. US$ 10 ribu di bawah jok Honda Jazz.
  • Hasil pemeriksaan DD dan AHD, ada pihak swasta terlibat, yaitu HK yang kemudian ditangkap KPK di sebuah apartemen, Kawasan Jakarta Barat.

Sumber: Jubir KPK Johan Budi SP

Dia yang Dipuja dan Dicaci


ABDUL Hadi Djamal sangat populer di kampung halamannya. Pria kelahiran Bantaeng, Sulawesi Selatan, 18 November

Abdul Hadi Djamal (www.abdulhadijamal.blogspot.com)
Abdul Hadi Djamal (www.abdulhadijamal.blogspot.com)

1957, ini adalah anggota Komisi V DPR RI. Dia kembali mencalonkan diri anggota legislatif dari Partai Amanat Nasional (PAN) untuk Dapil I Sulsel meliputi Kota Makassar, Gowa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, dan Selayar.

Abdul memiliki blog yang beralamat di www. abdulhadijamal. blogspot.com. Dalam profilnya, Abdul berjanji ingin meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia, khususnya di daerah pemilihannya.

Pujian selangit dari berbagai kalangan, mulai dari warga biasa, wartawan, pegawai negeri, pejabat pemerintahan hingga dan rektor, termuat pada rubrik “apa kata mereka” di blog tersebut, lengkap dengan foto mereka yang berkomentar.

Berikut beberapa komentar positif yang dikutip dari blog tersebut. “Saya kira tdk banyak legislator seperti kak Hadi, pergerakan cepat, progressif & karena itu wajar jika banyak masyarakat yg menaruh harap pd kiprahnya”.”Salam kanda, gimana perkembangan pencalegan nich. Sukseski selalu. (Mul Ketua PP IPM 06-08)”

Pujian juga datang dari Rektor UIN Alauddin Prof Azhar Arsyad.

Prof Azhar Arsyad
Prof Azhar Arsyad

“Pak Hadi itu orangnya civil minded. Selalu memikirkan kepentingan orang banyak. Kalau kita lihat bandara baru, maka yang perlu kita ingat adalah Pak Hadi, karena dia merupakan pencetus pembangunan bandara baru,”tulis Prof Asyad.

“Bang Hadi, Salam hangat. Saya rasa hanya sedikit anggota Dewan yang betul-betul punya kinerja signifikan bagi masyarakat yang diwakilinya. Untuk itu, saya akan mensosialisasikan Bang Hadi pada kolega dan keluarga agar dapat kembali menjadi wakil Rakyat 2009 nanti. Sukses,” tulis Nadewa, warga Makassar.

“Salam kenal. Kami tunggu kiprah bapak dalam memperjuangkan nasib kaum kecil seperti kami,”tulis Dayat, wartawan sebuah televisi swasta nasional di Makassar. “Assalamulekum pak, teruskan perjuangan rakyat!” Ambun, warga Makassar.  “Semoga sukses menuju senayan, bapak salah satu contoh wakil rakyat yang sebenarnya,” Ulvie, seorang penyiar radio swasta.

“Maju tyus pantang mundur,,,,chayoooooo,”Adhie, fotografer sebuah harian lokal di Makassar. “Selamat pak hadi, selamat berjuang dan jangan lupakan BMG,” ujar Budiyono, Pegawai BMG

“Asslm Pak Hadi,,,, Semoga Bapak bs terpilih lg menjadi wakil rakyat yang memperjuangkan segala aspirasi masyarakat!!!! Cayo!!!!!!! Ada usul Pak,,, Gmn klo buat aja Hadi Community,, hehehehe,,,,dari Selayar.”

“Semoga kehadiran sosk Abdul Hadi Jamal kembali membawa perubahan di ranah politika sulawesi selatan..Sukses selalu.” Caesarleo Makassar.

Wakil Bupati Selayar, Nur Syamsina Aroepala, juga berkomentar positif. “Kalau Kita (Warga Selayar) Tidak Pilih Pak Hadi Jamal Maka Warga Selayar Akan Menderita.”

“Kita ketahui bersama, peran Pak Hadi Jamal terhadap kemajuan Selayar cukup besar. Oleh karena itu, kami masih menaruh harapan agar Pak Hadi Jamal bisa tetap membantu percepatan pembangunan Selayar ke depan,” kata Bupati Selayar Syahrir Wah.

Tapi ada satu komentar yang sedikit rasional, kendati tetap bernada pujian. “Maaf, saya tidak kenal bapak. Tapi sepertinya bapak bukan penjahat meskipun belum bisa dipastikan bahwa bapak orang baik. What ever, you are on the right track. Setidaknya bapak sudah melakukan sesuatu. Maaf, mungkin sejarah panjang lembaga legislatif telah membuat saya pesimis bahkan mungkin tidak percaya. Meski saya sadar sikap seperti ini tidak akan merubah sesuatu menjadi lebih baik.

Mungkin tanpa disengaja bapak masuk di Account saya, untuk memperkenalkan diri mungkin atau apapun itu…. Saya Aswan rauf, saat ini sedang menuntut ilmu di UI (magister) secara tidak sengaja tertarik untuk mengenal bapak lebih jauh,,mungkin ini pertanda baik bahwa akan ada perubahan..semoga. Terima kasih, Best regard, Aswan Rauf.

Langsung dicaci

Puja-puji terhadap Hadi berbalik menjadi hujatan dan caci maki setelah tertangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat menerima suap senilai lebih dari Rp 1 miliar di Jakarta

Komentar-komentar pedas membanjiri blog itu. “Alah Jamal, Kau korup ternyata yah. Enyahlah kau dari bumi Sulsel. Omong kosong aja kau! Korup, udah botak korup pula,” komentar seorang pengunjung bernama Kapeka.

“Aduhh, mulai ketahuan ya aslinya. Ayo dong Pak, bilang saja, temannya siapa saja,” tulis seseorang dengan nama Thahershofa.

Mungkin lantaran banyaknya hujatan dan caci maki, blog Abdul Hadi mendadak tidak bisa diakses lagi.  Ketika dibuka, pada halaman pertama tertulis pesan, “Blog ini terbuka hanya untuk pembaca yang diundang saja.”

Selasa (3/3/2009) malam, KPK menahan ketiga tersangka kasus suap, yakni  Abdul Hadi Djamal, Darmawati Dareho, dan Hontjo Kurniawan di dua tempat terpisah.

Menurut Juru Bicara KPK Johan Budi, Abdul dan Hontjo akan ditahan di Rutan Cipinang, sedangkan Darmawati di Rutan Pondok Bambu.

Mereka dikenakan pasal 5 dan 11 untuk pihak yang memberi dan pasal 12 untuk yang menerima UU No 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Mereka ditangkap tangan, 2 Maret 2009 malam bersama barang bukti uang tunai 90 ribu dolar AS dan Rp 54,5 juta.(*)

Awas Serigala Berbulu Domba


AHD
AHD

SEORANG anggota Komisi V DPR RI, AHD, tertangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan tuduhan menerima suap senilai 90 ribu dolar AS atau hampir Rp 1 miliar dan Rp 54 juta. Sang anggota Dewan juga sedang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif  sebuah partai politik besar untuk daerah pemilihan I Sulawesi Selatan.

Tertangkapnya anggota Dewan sekaligus caleg, itu justru terjadi di saat parpol dan para caleg tengah gencar-gencarnya ‘menjual diri’ kepada publik untuk mempercayakan aspirasi kepada mereka.

Sungguh ironis, karena perbuatan itu dilakukan hanya enam hari sejak 42 parpol mendeklarasikan antikorupsi bersama KPK, tepatnya pada Rabu 25 Februari 2009. Para pimpinan parpol menyatakan ikut menandatangani deklarasi antikorupsi sebagai bentuk kepedulian mereka atas terciptanya pemerintahan antikorupsi dan pemilihan umum (pemilu) yang sehat.

Berikut isi deklarasi tersebut: “Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Kami partai politik Indonesia menyadari: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang menghancurkan bangsa dan menyengsarakan rakyat Indonesia.

Kami, partai politik Indonesia bertekad: Mewujudkan kehidupan berpolitik Indonesia yang bebas praktik korupsi dan menjadikan Indonesia sebagai negeri yang bersih dari korupsi.

Kami partai politik Indonesia berjanji: berperan serta secara aktif dalam gerakan pemberantasan korupsi dan tidak melakukan korupsi.

Bahwa parpol dan wakil-wakilnya di legislatif serta caleg-calegnya menyadari benar dampak luar biasa dari kejahatan korupsi terhadap bangsa dan rakyat. Bahwa korupsi pasti menghancurkan bangda dan menyengsarakan rakyat. Tapi, tiba-tiba seorang caleg yang begitu dipuja-puji masyarakat di daerah pemilihannya, justru tertangkap KPK ketika menerima uang suap dalam jumlah sangat besar.

Berikut komentar Nadewa, seorang pendukung AHD di Makassar dalam blog sang wakil rakyat.

“Bang Hadi, salam hangat. Saya rasa hanya sedikit anggota Dewan yang betul-betul punya kinerja signifikan bagi masyarakat yang diwakilinya. Untuk itu, saya akan mensosialisasikan Bang Hadi pada kolega dan keluarga agar dapat kembali menjadi wakil Rakyat 2009 nanti. Sukses.

Masih banyak lagi komentar bernada memuja dan menyanjung sang wakil rakyat yang terhormat dan sangat mengharapkan dia kembali terpilih untuk periode lima tahun ke depan. Ternyata sang caleg justru berbalik melukai mereka dengan menerima suap terkait proyek pembangunan lanjutan fasilitas pelabuhan laut dan bandara di wilayah Indonesia bagian timur senilai Rp 100 miliar.

Tapi kita patut bersyukur kasus itu terjadi sebelum yang bersangkutan terpilih kembali. Sebab, jika itu terjadi setelah pemilu legislatif, maka rakyat pasti telah salah memilih. Mereka tertipu karena telah memilih serigala berbulu domba. Tampak luar sebagai domba yang jinak dan menggemaskan, namun dalamnya berisi serigala yang jahat dan buas.

Kasus AHD memberikan pelajaran berharga bagi kita semua, terutama yang akan mengikuti pemilihan umum untuk tidak melihat caleg dari kulit luarnya. Karena tampilan luar memang seringkali mengecoh kita. Seorang yang tampak baik, gagah, tampan sebagaimana terpampang pada berbagai iklan di media massa cetak, elektronik, internet, baliho, poster, dan sebagainya, belum tentu cakap memimpin dan memiliki integritas. Boleh jadi itu semua hanya polesan.

Kita juga perlu mewaspadai track record seseorang caleg. Catatan masa lalu yang mengilap sekalipun, belum tentu akan tetap baik di masa mendatang. Karena segala sesuatu masih bisa berubah seiring waktu. Ini menjadi sebuah dilema bagi kita sebagai pemilih. Tapi masih ada satu yang bisa menjadi pegangan kita, yaitu integritas.

Maka saran kami, pilihlah pemimpin (termasuk caleg) yang memiliki integritas baik dan teguh. Diyakini bisa menjadi pemimpin yang cakap sekaligus integritas yang teguh melawan korupsi. Pertanyaannya, adakah di antara calon pemimpin kita yang seperti itu?(*)

Aulia Pohan, Aib atau Nilai Plus SBY?


* SBY Sedih, tapi Hukum Harus Ditegakkan

Aulia Tantowi Pohan
Aulia Tantowi Pohan

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Aulia Tantowi Pohan, yang tak lain besan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai tersangka. Dia diduga terlibat  kasus korupsi aliran dana Bank Indonesia senilai Rp 100 miliar kepada DPR dan bantuan hukum bagi sejumlah bekas petinggi BI yang tersangkut kasus korupsi.

Kuatnya desakan berbagai pihak dan tekanan media yang tak kenal lelah, akhirnya KPK menetapkan ayah dari Anisa Pohan itu sebagai tersangka. Karena sebagai  Ketua Dewan Pengawas Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI),  Aulia diyakini tahu persis dan diduga ikut menyetujui pencairan uang negara bernilai miliaran rupiah itu.

Sebagai besan, tentu Presiden SBY sedih.  “Mendengar semuanya ini tentu saya secara pribadi, sebagai Susilo Bambang Yudhoyono, terus terang dan jujur, bersedih. Saya harus menenangkan keluarga besar besan saya, Pak Aulia Pohan, anak menantu saya, anak saya, untuk menghadapi semuanya ini agar tetap tawakal dan tabah, sambil memohon kehadirat Allah SWT agar yang datang adalah keadilan yang sejati,” kata SBY dalam keterangan persnya di Gedung Utama Setneg, Rabu ( 29/10/2008 ) sore.

“Ini tugas saya sebagai pribadi. Sebagai bagian dari keluarga yang tentunya harus saya jalankan dengan sebaik-

Susilo Bambang Yudhoyono
Susilo Bambang Yudhoyono

baiknya,” ujar SBY.  “Di sisi lain, dalam kapasitas saya sebagai kepala negara/pemerintahan, berulang kali saya mengatakan bahwa hukum dan keadilan harus ditegakkan. Kalau Pak Aulia Pohan bersama-sama yang lain dianggap melakukan kesalahan di dalam konteks ini, tentu proses penegakkan hukum ditegakkan. Saya tidak boleh mengintervensi, saya tidak boleh mencampuri semangat kita semua,” SBY menegaskan.

“Salah atau tidak salah. Seberapa besar kesalahan Pak Aulia Pohan itu nanti. Apakah kesalahan pribadi atau kolektif, marilah kita serahkan sepenuhnya pada proses penegakan hukum. Karena menjadi dambaan kita, hukum dan keadilan sekali lagi ditegakkan. Saya sebagai pemimpin tentu harus memelihara keadilan dalam diri saya dan ini berlaku bagi semua. Mudah-mudahan ini menjadi pemicu semangat kita semua untuk melakukan sesuatu yang terbaik bagi negeri kita dan rakyat kita,” tandas SBY. (Presiden SBY.info)

Mungkin keluarga besar Presiden SBY merasa malu, apalagi jika akhirnya Aulia dinyatakan terbukti bersalah dan masuk bui. Ini tentu menjadi sebuah aib. Tapi di sisi lain, SBY menunjukkan sebuah sikap yang patut diacungi jempol. Dan sikap SBY ini tentu bisa menjadi nilai plus baginya ketika maju lagi sebagai capres pada Pilpres 2009.  Ini sikap yang sangat bagus untuk pemberantasan korupsi di negeri ini.  Sebab, dengan SBY tidak mengintervensi KPK saja, itu sudah bagus.

Nah, bagi sebagian kalangan yang nyinyir terhadap SBY, sebaiknya mengambil sikap sportif saja. Janganlah mengecilkan sikap Presiden yang positif itu.  Jika hendak bersaing, sebaiknya Anda-anda sekalian juga melakukan langkah yang sama dengan tidak mencampuri/menghalang-halangi kerja para penegak hukum. Lebih spesifik lagi terhadap mereka yang kini duduk di kursi empuk Senayan. Berhentilah bersikap nyinyir dan sebaiknya ikut aktif dalam pemberantasan korupsi. Sebab, terlalu banyak anggota Dewan yang terhormat kini terlibat korupsi.(*)